JAYAPURA — Pemerintah terus mempercepat pembangunan fasilitas kesehatan di berbagai wilayah Papua sebagai bagian dari upaya memperkuat layanan publik dan memastikan masyarakat memperoleh akses kesehatan yang merata dan berkualitas. Langkah ini menjadi prioritas mengingat ketersediaan infrastruktur kesehatan yang memadai merupakan fondasi penting dalam mencetak generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Gubernur Papua, Mathius…

JAYAPURA – Upaya peningkatan kesehatan di Tanah Papua terus menunjukkan perkembangan melalui percepatan pembangunan fasilitas kesehatan serta perluasan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG). Pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang merata, terutama di wilayah yang selama ini terkendala akses dan sarana medis. Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menegaskan perlunya percepatan pembangunan…

Oleh: Nadira Putri )* Pemerintah bersama DPR terus menguatkan komitmennya untuk menghadirkan sistem peradilan pidana yang lebih modern, responsif, dan selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) oleh DPR dianggap sebagai langkah strategis untuk menyesuaikan hukum acara pidana dengan tantangan sosial, politik, dan teknologi yang berubah sangat cepat…

Oleh: Satriadi Putra )* Pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna DPR RI pada 18 November 2025 menandai fase penting dalam pembaruan sistem peradilan pidana nasional. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian pembahasan panjang di berbagai tingkat legislasi. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, sebelumnya…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sebagai undang-undang dalam rapat Paripurna pada Selasa (18/11). Sebelumnya, DPR dan Pemerintah telah menyepakati Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) untuk dibawa ke Rapat Paripurna guna disahkan menjadi undang-undang. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat…

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dalam rapat paripurna pada Selasa (18/11), menandai babak baru reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Masyarakat pun diimbau menilai regulasi ini secara objektif, dengan memahami bahwa penyempurnaan hukum acara pidana merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak warga negara sekaligus meningkatkan…

Oleh: Sehan Ramadhan )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja.…

Oleh : Dodik Prasetyo )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tengah menegaskan arah baru pembangunan nasional melalui strategi yang membumi: membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memperkuat ekonomi desa sebagai pusat pertumbuhan. Kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap tantangan ekonomi saat ini, tetapi juga pondasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia yang lebih adil, seimbang, dan mandiri. Melalui…

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah capaian awal yang mengindikasikan arah kebijakan ekonomi mulai menunjukkan hasil konkret. Salah satu yang paling menonjol adalah klaim penciptaan lapangan kerja dalam skala besar. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang mengungkapkan bahwa sejak Januari hingga September 2025, sekitar 1,9 juta hingga…