Oleh : Theo Saktiawan )* Pemerintah menegaskan bahwa proses penyusunan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, khususnya perwakilan buruh dan dunia usaha. Pendekatan ini ditempuh untuk memastikan kebijakan upah yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek keadilan bagi pekerja, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan usaha dan stabilitas ekonomi daerah. Dalam…

Oleh: Bara Winatha*) Pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan daya beli pekerja dan keberlanjutan dunia usaha melalui penetapan formula kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang baru untuk tahun 2026. Komitmen tersebut diwujudkan dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan oleh Presiden Prabowo Subianto. Regulasi ini menjadi tonggak penting dalam kebijakan ketenagakerjaan nasional karena…

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategis menjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi bukti nyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat selama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadap kelangsungan aktivitas…

Oleh: Nadira Citra Maheswari)* Menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025–2026, proyeksi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan hari-hari normal. Analisis terkini dari otoritas sektor migas memperkirakan permintaan bensin akan naik sekitar tiga persen pada masa libur ini, sementara kebutuhan avtur juga diprediksi meningkat seiring melonjaknya mobilitas udara dan…

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga ketahanan energi nasional dengan membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Distribusi Energi guna mengantisipasi lonjakan permintaan Bahan Bakar Minyak (BBM) selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman, merata, dan lancar di tengah meningkatnya…

Jakarta – Pemerintah memastikan ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat selama periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kepastian ini disampaikan menyusul meningkatnya mobilitas masyarakat di berbagai daerah, khususnya pada jalur-jalur utama transportasi darat, laut, dan udara. Menteri Energi dan Sumber Daya…

Oleh : Muhammad Ridwan Siregar )* Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir 2025 menguji ketahanan sosial sekaligus bagaimana ketegasan peran negara. Di tengah terjadinya kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, dan gelombang pengungsian, pesan paling penting yang perlu ditegaskan adalah kepastian kehadiran pemerintah dan negara. Aceh menghadapi masa darurat dengan dukungan…

Oleh : Kurnia Efendi )* Pemerintah dan negara telah menunjukkan respons yang sangat cepat, terukur dan juga menyeluruh dalam menangani dampak dari terjadinya bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh pada akhir tahun 2025. Beragam langkah tersebut menunjukkan dengan sangat nyata bagaimana pemerintah bergerak aktif dalam memastikan upaya pemulihan pascabencana berjalan dengan konsisten, tidak…

Aceh — Pemerintah pusat bersama Pemerintah Aceh terus mendampingi warga untuk bangkit dari dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh pada Desember 2025. Pendampingan tersebut dijalankan secara terpadu melalui penyaluran bantuan logistik, pemulihan layanan dasar, penguatan pendidikan, hingga dukungan ekonomi dan hunian bagi keluarga terdampak. Salah satu contoh nyata dari keseriusan…

Aceh — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor guna mempercepat pemulihan daerah pascabencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera pada Desember 2025. Penguatan koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemulihan infrastruktur dasar, pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak, serta pemulihan sosial dan ekonomi berjalan serentak dan terukur, terutama di Kabupaten Aceh Tamiang.…