Oleh: Rivka Mayangsari *) World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menandai fase penting diplomasi ekonomi Indonesia di tengah pergeseran arah investasi global. Forum bergengsi tersebut menjadi panggung strategis untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekonomi hijau dan industri masa depan di kawasan Asia Tenggara.  Partisipasi aktif delegasi Indonesia, yang dipimpin langsung oleh…

Oleh: Ivana Marvelia *) World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, menempatkan Indonesia di panggung utama diplomasi negara yang sarat makna strategis. Forum global tersebut menjadi ruang bagi Indonesia untuk memamerkan arah baru pembangunan yang menekankan hilirisasi berkelanjutan, transisi energi, serta penguatan kemitraan internasional di tengah lanskap ekonomi dunia yang penuh ketidakpastian. Kehadiran Indonesia tidak sekadar menambah…

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, dengan menegaskan peran sebagai pemain penting ekonomi global. Keikutsertaan aktif pada forum bertema A Spirit of Dialogue mencerminkan konsistensi Indonesia memperkuat diplomasi ekonomi, memperluas kemitraan strategis, dan menarik investasi berkualitas di tengah ketidakpastian global. Kolaborasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia,…

JAKARTA — Indonesia menuntaskan partisipasi di WEF 2026 dengan menegaskan komitmen memperkuat diplomasi ekonomi global dan daya saing nasional. Kehadiran tersebut menunjukkan konsistensi pemerintah menjadikan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis menarik investasi berkualitas, tercermin dari keterlibatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Danantara Indonesia, serta Kadin Indonesia dalam promosi investasi nasional yang terstruktur. “WEF ini tentunya menjadi…

Oleh: Dhita Karuniawati )* Indonesia dikenal sebagai salah satu negara agraris dan produsen komoditas perkebunan terbesar di dunia. Kelapa sawit, karet, kopi, kakao, teh, hingga kelapa telah lama menjadi tulang punggung perekonomian nasional, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, selama puluhan tahun kontribusi besar tersebut belum sepenuhnya memberikan nilai tambah maksimal bagi negara maupun kesejahteraan petani.…

Oleh: Alexander Royce*) Hilirisasi perkebunan kian mengemuka sebagai strategi kunci pemerintah dalam mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Di tengah tantangan global berupa fluktuasi harga komoditas dan tekanan rantai pasok internasional, kebijakan hilirisasimenawarkan jalan keluar yang lebih berdaulat: mengolah hasil perkebunan di dalam negeri agar bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan petani. Pendekatan ini…

Jakarta – Pemerintah terus mendorong penguatan hilirisasi perkebunan rakyat sebagai strategi meningkatkan nilai tambah produk, memperbaiki kesejahteraan petani, serta memperkuat fondasi ekonomi nasional. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui optimalisasi kawasan perhutanan sosial untuk mendukung pengolahan komoditas perkebunan berbasis masyarakat. Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki menyatakan pihaknya telah menyiapkan sekitar 390 ribu hektare lahan perhutanan…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan ratusan ribu hektare lahan perhutanan sosial untuk mendukung pengembangan hilirisasi perkebunan berbasis masyarakat. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan, memperkuat ekonomi lokal, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani dan kelompok usaha perhutanan sosial. Kementerian Kehutanan mencatat, sebanyak 390 ribu hektare lahan perhutanan sosial telah dipetakan…

Jakarta — Pemberlakuan reformasi hukum pidana dan hukum acara pidana menandai babak baru dalam sistem penegakan hukum nasional. Dengan mulai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, negara secara resmi menghadirkan kerangka hukum yang lebih adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Reformasi ini tidak…

Oleh : Achmad G. Tahun 2026 menjadi momen bersejarah dalam perjalanan hukum pidana Indonesia, pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru setelah melalui proses panjang revisi dan pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif. Langkah ini menandai berakhirnya dominasi hukum pidana warisan kolonial dan menjadi tonggak awal reformasi…