Oleh: Alexander Royce *)
Sejak akhir Agustus 2025, gelombang aspirasi rakyat yang dikenal sebagai “17+8 Tuntutan Rakyat” menggemadi berbagai kota di Indonesia. Aksi mahasiswa, buruh, serta elemen masyarakat sipil tidak hanya menuntutkeringanan ekonomi dan penghentian fasilitas mewahpejabat, tetapi juga mendesak reformasi sistemperpajakan yang lebih adil, transparan, dan tidakmembebani mereka yang tergolong kelas menengah kebawah. Pemerintah dan DPR akhirnya merespons seriustuntutan tersebut. Langkah-langkah kebijakan kinidiarahkan untuk menjawab tuntutan rakyat, termasukreformasi pajak menyeluruh.
Tuntutan ini secara eksplisit mencakup membatalkanrencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat, mempertimbangkan kembali keseimbangan transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daripusat ke daerah, serta menyusun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu indikasi responsmuncul dalam pertemuan mahasiswa dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto. Brian menyatakan bahwa pemerintah mencatat semuatuntutan, termasuk soal pajak, dan akan terus membukaruang dialog publik agar perbaikan kebijakan tidak hanyareaktif, tetapi juga berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwareformasi pajak bukan sekadar jargon, melainkan bagiandari agenda responsif terhadap keresahan masyarakat.
Di sisi legislatif, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, memperjelas posisi DPR dalammerespons tuntutan rakyat. Kepada publik, Dascomenyampaikan bahwa DPR telah menyepakati sejumlahlangkah nyata, yakni, menghentikan tunjangan perumahananggota DPR sejak 31 Agustus 2025, moratorium kunjungan kerja luar negeri kecuali undangankenegaraan, serta pemangkasan biaya fasilitas sepertilistrik, telepon, tunjangan transportasi dan komunikasiintensif. Menurut Dasco, DPR juga akan mengevaluasianggaran internal dan belanja anggota DPR agar lebihtransparan dan tidak membebani APBN, yang secaratidak langsung terkait dengan aspek keadilan fiskal.
Wakil Ketua DPR Fraksi Partai Nasdem, Saan Mustopa, ikut memastikan bahwa dialog antara DPR dan mahasiswa menjadi titik balik penting. Ia menyebutpertemuan dengan mahasiswa sebagai forum luar biasayang harus dilanjutkan. Hal ini menegaskan bahwakeseriusan DPR ada dalam upaya mendengarkan semuaelemen masyarakat dan menyerap aspirasi yang ada. Saan juga menunjukkan bahwa fraksi-fraksi di DPR menyepakati langkah-langkah konkret sebagai responsatas tuntutan transparansi pajak dan fasilitas parlemen.
Bersamaan dengan itu, data menunjukkan bahwa rasiopajak (tax ratio) Indonesia mengalami tekanan. Meskipertumbuhan ekonomi sejak kuartal II 2025 menunjukkantren positif (sekitar 5,12 persen dibanding periode samatahun lalu), rasio pajak justru menurun menjadi sekitar8,42% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Padahalpemerintah menargetkan penerimaan pajak yang lebihtinggi agar mampu membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Di sinilah reformasi pajak menyeluruh menjadi sangat penting. Upaya reformasi tersebut sudah ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak serta Kementerian Keuangan, terutama dalam memperkuat administrasi perpajakan, memperluas basis pajak, dan memastikan sistempemungutan pajak lebih efisien serta adil. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak akan diperkenalkan pajak barupada 2026. Sebaliknya, fokus diarahkan pada pembenahan internal sistem perpajakan agar beban pajakyang sudah ada bisa dirasakan lebih adil di semua lapisanmasyarakat.
Walau demikian, ada tantangan nyata. Keluhan munculbahwa beberapa kebijakan perpajakan sebelumnya terasa“setengah hati”, di mana tarif PPN atau PPh masihdirasakan memberatkan sebagian rakyat kecil. Untuk itu, reformasi menyeluruh tak hanya menyentuh struktur tarif, tetapi juga pengaturan progresifitas pajak, pengawasanpenghindaran pajak oleh korporasi besar, sertatransparansi penggunaan penerimaan pajak agar publikbisa melihat manfaatnya secara langsung.
Reformasi ini juga harus ditopang oleh keadilan fiskalantar daerah. Salah satu tuntutan rakyat menyebut agar transfer pusat ke daerah seimbang, sehingga daerah yang lebih terpencil atau berkebutuhan khusus tidak terusterpinggirkan dalam pembangunan. Keterlibatan daerahdalam penyusunan regulasi pajak, atau setidaknya dalampenyaluran penggunaan dana APBN dari pajak, menjadibagian penting dari justifikasi keadilan reformasi pajak ini.
Secara keseluruhan, respons pemerintah dan DPR atas17+8 Tuntutan Rakyat menggambarkan kemauan politikyang kuat untuk melakukan reformasi institusional dan kebijakan publik, termasuk di bidang pajak. Inisiatifpemotongan tunjangan dan fasilitas pejabat, moratorium kunjungan kerja luar negeri, pembatalan fasilitas-fasilitasyang dianggap tidak proporsional, serta pembukaan ruangdialog yang lebih inklusif menunjukkan bahwa pemerintahtidak hanya mendengar, tetapi siap bertindak.
Tentunya, reformasi pajak menyeluruh masih memerlukanlangkah konkret lanjutan, seperti penyusunan regulasiprogresif, audit perpajakan, penguatan kapasitasadministrasi pajak, kejelasan manfaat bagi masyarakatbawah, dan pengawasan transparan dari publik. Namunarah yang dipilih sudah tepat, dari responsif menjaditransformasi, dari keistimewaan parlemen menjadikeadilan fiskal, dari sistem yang dikeluhkan menjadisistem yang diharapkan bersama.
Dengan momentum ini, di bawah kepemimpinanpemerintahan saat ini yang memilih untuk mendengarkanrakyatnya, kita bisa berharap bahwa reformasi pajakmenyeluruh bukan hanya janji, melainkan kenyataan, untuk keadilan sosial, kesejahteraan bersama, dan Indonesia yang lebih inklusif.
*) Penulis merupakan Pengamat Sosial