Oleh: Delvi Rahayu )*
Pemerintah menargetkan 53 Sekolah Rakyat beroperasi tahun ajaran baru 2025 sebagai bagian dari program besar dalam meningkatkan akses pendidikan bagimasyarakat kurang mampu. Program ini dirancang untuk memberikan pendidikanberkualitas secara gratis, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskinekstrem. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya sekolah berasrama inidalam memutus rantai kemiskinan, dengan harapan setiap sekolah dapat menampunghingga 1.000 siswa dalam waktu enam bulan setelah diresmikan.
Dalam tiga bulan ke depan, sebanyak 53 Sekolah Rakyat akan segera diresmikan, sementara 147 sekolah lainnya menyusul. Presiden menjelaskan bahwa KementerianSosial telah mengidentifikasi aset-aset berupa gedung dan lahan yang siap digunakandengan sedikit renovasi. Langkah ini memungkinkan percepatan pembangunan sekolahtanpa harus memulai dari nol. Pemetaan lokasi didasarkan pada wilayah dengankantong-kantong kemiskinan, sehingga manfaat dari sekolah ini dapat dirasakan olehmereka yang benar-benar membutuhkan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menambahkan bahwa 53 unit SekolahRakyat yang akan segera beroperasi telah melalui proses asesmen yang ketat. Selainitu, terdapat 82 lokasi lain yang masih dalam tahap evaluasi untuk memastikankesiapan infrastruktur dan lingkungan pendidikan yang memadai. Pemerintah daerahjuga berperan aktif dalam mengajukan usulan pembangunan sekolah, dengan lebih dari200 usulan yang kini tengah ditinjau oleh kementerian terkait.
Untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar memberikan manfaat bagikeluarga miskin, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). KepalaBPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa penerimaan siswa akanberbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya dari kelompokDesil 1 dan Desil 2. Data ini memastikan bahwa hanya anak-anak dari keluarga dengantingkat kesejahteraan terendah yang mendapatkan prioritas masuk ke Sekolah Rakyat.
Dalam penyelenggaraan pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah(Kemendikdasmen) telah menyusun kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan siswa. Kurikulum ini akan menggabungkan pembelajaran akademik denganketerampilan praktis yang berguna bagi kehidupan dan dunia kerja. Selain itu, para tenaga pendidik yang direkrut telah melewati seleksi ketat dan mendapatkan pelatihankhusus agar dapat mendidik dengan pendekatan yang lebih inklusif.
Pemerintah juga memastikan bahwa setiap Sekolah Rakyat memiliki fasilitaspendukung yang memadai. Gus Ipul menjelaskan bahwa sekolah-sekolah ini harusmemenuhi standar tertentu, termasuk ketersediaan asrama, ruang kelas yang layak, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga. Pembangunan dan renovasi sekolahdilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, dengan anggaran yang telahdialokasikan dalam APBN.
Lokasi sekolah yang akan diresmikan tersebar di berbagai provinsi, termasuk JawaTimur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Pemerintah juga menggandeng perguruan tinggi seperti Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) untuk mendukung penyelenggaraan program ini. Dengan keterlibatan akademisi, diharapkan sistem pendidikan di Sekolah Rakyat dapatterus berkembang sesuai dengan standar yang diharapkan.
Selain pendidikan akademik, pemerintah berencana memberikan pelatihanketerampilan bagi siswa agar mereka memiliki peluang lebih baik dalam dunia kerja. Bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, program beasiswatelah disiapkan untuk memastikan tidak terbebani masalah biaya.
Dalam beberapa pekan mendatang, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebihrinci terkait jumlah siswa per sekolah serta alokasi anggaran tambahan. Gus Ipulmenyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran terkaituntuk bekerja maksimal dalam merealisasikan program ini. Upaya ini juga melibatkanKepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, yang memastikan data yang digunakan untuk seleksi siswa benar-benar akurat dan tepat sasaran.
Ketua Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, turut menjelaskan bahwa program ini memiliki peran strategis dalam memutus matarantai kemiskinan. BP Taskin bertugas mengidentifikasi daerah prioritas, menyusunkurikulum berbasis keterampilan kerja, serta memantau efektivitas Sekolah Rakyat. Budiman menekankan bahwa program ini bukan hanya sekadar menghadirkan sekolah, tetapi juga menciptakan peluang bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan.
Selain membangun sekolah, pemerintah juga memastikan adanya program pendampingan bagi siswa, baik dalam bentuk bimbingan belajar maupun layanankonseling. Hal ini bertujuan agar siswa tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga dukungan emosional yang diperlukan untuk menghadapi tantangankehidupan. Upaya ini selaras dengan visi jangka panjang pemerintah dalammenciptakan generasi yang mandiri dan berdaya saing tinggi.
Di sisi lain, pemerintah daerah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilanprogram ini dengan menyediakan tenaga pendidik tambahan serta fasilitas penunjanglainnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini diharapkan dapatmempercepat pencapaian target pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.
Dengan keberlanjutan program ini, pemerintah optimis bahwa dalam lima tahun kedepan, Sekolah Rakyat dapat hadir di setiap kabupaten, memberikan akses pendidikanyang setara bagi seluruh anak bangsa. Dukungan penuh dari berbagai elemenmasyarakat juga menjadi kunci dalam memastikan program ini berjalan sesuai harapan.
)* Analisis Kebijakan Publik